Dana Jamkesda Kota Batu Habis

Warga Miskin Bisa Tak Dapat Pengobatan Gratis BATU – Masyarakat miskin Kota Batu, terancam tidak bisa mendapatkan pengobatan secara gratis hingga akhir tahun ini. Masalahnya, dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp 1,4 M, sudah habis sejak akhir Agustus lalu. Dinas Kesehatan juga sudah mengajukan anggaran lagi, sebesar Rp 300 juta melalui PAK APBD Tahun 2011 ini. Namun pengajuan tersebut, ditolak oleh Badan Anggaran DPRD Kota Batu dengan dalih anggaran terbatas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Endang Triningsih membenarkan jika pengajuan anggaran baru untuk Jamkesda, tidak mendapatkan persetujuan. Dengan begitu anggaran Jamkesda mentok senilai Rp 1,4 M yang sudah dimanfaatkan warga kota ini. ‘’ Kami perkirakan kebutuhan masyarakat miskin untuk pengobatan tersebut, sebesar Rp 300 juta hingga akhir tahun nanti. Kebutuhan baru itu kemudian kami ajukan melalui PAK, namun tidak mendapatkan persetujuan,’’ tegas Endang Triningsih. Menurutnya, masyarakat miskin yang tercover anggaran APBD tersebut, adalah pemegang kartu Jamkesda dan SPM (Surat Pernyataan Miskin) yang dilegalisir oleh Dinas Kesehatan. Pemegang kartu Jamkesda sebanyak 1600 orang. Sedangkan pemegang SPM, jumlahnya tidak terhingga sehingga terjadi kekurangan anggaran. ‘’Setiap hari saya menandatangani SPM antara 4-5 orang. Kondisi itu terjadi hingga menjelang akhir tahun seperti sekarang ini, sehingga jumlahnya sangat besar,’’ tegas Ketua IDI Komisariat Malang Barat ini. Dengan munculnya persoalan itu, salah satu solusi dari Dinkes, kata dia, para pemegang Jamkesda bisa langsung dirujuk ke RSSA Malang ketika mengalami sakit. Dengan begitu, biaya pengobatan maupun perawatan akan dicover oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batu, Punjul Santoso menjelaskan, anggaran APBD memang terbatas dan sudah masuk dalam pos masing-masing. Dia meminta, anggaran Jamkesda tetap dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, dan diambilkan dari proyek yang tidak mungkin dikerjakan dalam tahun ini. ‘’ Contohnya, renovasi Puskesmas atau penambahan mebeler. Lebih baik anggaran itu dialihkan untuk Jamkesda, sehingga tetap bisa dimanfaatkan oleh warga,’’ pungkasnya.